Program Bebas Pajak Penghasilan - PKS Sulsel

Program Bebas Pajak Penghasilan

Share This


Ada yang baru nih dari PKS. Bebas pajak penghasilan jika #2019PKSMenang. Jadi, pelajari dan dukung ki caleg-calegnya PKS, insyaAllah akibatnya cuma satu, yaitu #RakyatBahagia.

8 (Delapan) Alasan Bebas Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Berpendapatan Sampai Rp 8 Juta Per Bulan

1. Pertumbuhan Ekonomi Stagnan
2. Pelemahan Daya Beli Masyarakat
3. Kenaikan PTKP Belum Cukup Mendongkrak Daya Beli Masyarakat
4. Besarnya Jumlah Kaum Muda Berpenghasilan Menengah ke Bawah Yang Rentan Jatuh ke Jurang Kemiskinan.
5. Dibutuhkan Stimulus Fiskal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
6. Tidak Membebani APBN Secara Signifikan
7. Mengoptimalkan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
8. Mengurangi Beban Perusahaan dan Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja


Strategi Implementasi


Usulan program ini telah tersedia payung hukumnya, yakni Pasal 21 ayat 5 UU Pajak Penghasilan yang mengatur sebagai berikut:

Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, kebijakan ini dapat diterapkan tanpa mensyaratkan adanya amandemen UU Pajak Penghasilan (UU PPh). Pemerintah telah diberikan diskresi oleh UU PPh untuk menetapkan tarif khusus dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan Pekerja (PPh Pasal 21) untuk kondisi-kondisi tertentu.

Kebijakan seperti ini sejatinya pernah diterapkan pada era pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada tahun 2009, Pemerintahan SBY yang didukung oleh koalisi partai politik pendukung, dimana PKS merupakan salah satunya, pernah mengeluarkan kebijakan pajak ditanggung pemerintah atas penghasilan pekerja pada kategori usaha tertentu. Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 43/PMK.03/2009, kala itu, pekerja berpenghasilan di atas PTKP namun tidak lebih dari Rp5 juta per bulan—yang bekerja sektor usaha tertentu (pertanian, perikanan dan industri pengolahan)— PPh Pasal 21-nya ditanggung oleh pemerintah.

Kebijakan serupa hingga kini bahkan masih dinikmati oleh Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan POLRI, serta pensiunannya.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.03/2010, PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur yang diterima Pejabat Negara, ASN, anggita TNI dan Polri serta pensiunannya ditanggung oleh pemerintah dan menjadi beban APBN.

Dalam kondisi perekonomian yang memprihatinkan seperti saat ini, PKS memandang penting untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan cakupan penerima manfaat pembebasan pajak (PPh DTP) yang lebih luas, yakni menyasar pula kelompok masyarakat menengah berpenghasilan hingga Rp8 juta per bulan.

Apabila PKS menang dalam Pemilu 2019, PKS akan memperjuangkan secara all out program ini dalam pembahasan RUU APBN 2020. Dengan demikian, dalam APBN 2020 diharapkan akan dialokasikan Pagu Anggaran sebesar kurang lebih Rp 25 Triliun untuk PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi para Pekerja berpendapatan hingga Rp 8 Juta per bulan.


#2019PilihPKS
#AyoLebihBaik
 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages