Fraksi PKS Menyoroti Polemik CPI - PKS Sulsel

Fraksi PKS Menyoroti Polemik CPI

Share This

Anggota Dewan Fraksi PKS Ariady Arsal


Sidang paripurna tentang persetujuan bersama Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, Ranperda pengelolaan pemanfaatan air, tanah, dan Ranperda perlindungan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial karst Maros Pangkep, serta penyerahan rancangan KUA dan PPAS Provinsi Sulsel TA 2020, berlangsung di Ruang Paripurna Gedung DPRD Sulsel, Kamis(11/7/19). Acara yang dibuka langsung oleh Bapak Ketua DPRD Provinsi Sulsel, M. Roem ini, berjalan lancar tanpa ada interupsi sekali pun.

Para anggota dewan Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) terlihat hadir lebih awal lalu mengikuti dengan saksama jalannya sidang paripurna tersebut. Juru bicara FPKS sekaligus Ketua FPKS DPRD Provinsi SulSel, menegaskan bahwa pada prinsipnya mereka menyetujui tiga Ranperda untuk dilanjutkan ke tahap penetapan menjadi Perda. Adapun yang menjadi perhatian khusus FPKS adalah Kawasan Central Point Indonesia (CPI) yang menjadi polemik di tengah masyarakat, baik dari segi lingkungan hidup maupun legalitas lahan yang dimiliki oleh CPI. "Sudah dua tahun penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Provinsi Sulsel dan CPI tapi belum ada langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk itu kami sangat mengharapkan perhatian serius dari bapak gubernur untuk menangani masalah tersebut." pungkas Ariyadi Arsal SP, M.Si., selaku Ketua FPKS DPRD Provinsi Sulsel.

Hal tersebut langsung ditanggapi oleh Gubernur Provinsi SulSel, Prof. Nurdin Abdullah, “Kami telah memanggil pihak terkait untuk membicarakan masalah tersebut, termasuk luas lahan yang akan direklamasi serta posisi patung kuda yang juga diklaim oleh pihak GMTD.”

Sementara itu, Aleg FPKS, Sri Rahmi, yang ditemui pascasidang, menyampaikan bahwa dalam pembahasan Ranperda laporan pertanggungjawaban APBD 2018, dalam pembahasannya di Pokja pemerintahan terdapat beberapa kesalahan data angka dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Tapi allhamdulillah pada rapat pembahasan terakhir Banggar, sudah diperbaiki oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selebihnya proses pembahasan berjalan lancar. Serapan dana di semua OPD mitra Pokja menampakkan laporan yang sehat, 100% fisik terealisasi.”


Anggota Dewan Fraksi PKS Sri Rahmi

Sidang Paripurna Acara yang dihadiri sebagian besar anggota dewan dari semua partai ini, ditutup dengan penandatanganan tiga Ranperda menjadi Perda oleh Bapak Gubernur Sulsel dan Ketua DPRD Sulsel.


(Muh.Anwar)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages