SINJAI, Suara Jelata—Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( Fraksi /FPKS) DPR RI secara tegas menolak penetapan Rancangan Undang undang Cipta kerja. Rabu, (7/10/2020).

Sebelumnya, proses penetapan RUU Omnibus Law, juga mendapat penolakan dari kaum buruh.

Undang-undang (UU) Cipta Kerja atau akrab dengan nama Omnibus Law, telah disahkan DPR-RI. Pengesahan ini memantik reaksi keras sejumlah elemen di tanah air.

Anggota DPRD Sinjai dari Fraksi PKS, Muh. Dahlan mengakui perwakilan partainya menolak UU Ciptaker.

“Sebagai anggota DPRD dari fraksi PKS kami tidak menginginkan produk RUU Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan iklim investasi yang bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan norma Konstitusi yang merugikan masyarakat, ” katanya.

Dengan ini PKS Sinjai kembali menyatakan menolak dan sangat menyayangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Kami menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara mendalam dan komprehensif, tidak perlu terburu-buru. Kami menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh yang melibatkan stakeholder berkepentingan.” kuncinya.