MAKASSAR. Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Haris Abdurrahman, menggelar kegiatan Temu Konstituen dalam rangka Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan AP. Pettarani No. 3B RW 3, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Makassar, pada Sabtu (23/8/2026).
Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi. Ratusan warga tampak memadati lokasi acara untuk menyampaikan aspirasi secara langsung sekaligus mendengarkan pemaparan terkait pengawasan program-program pemerintah daerah.
Selain warga setempat, kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai unsur elemen masyarakat serta tokoh masyarakat se-Kecamatan Panakkukang.
Dalam sambutannya, Haris Abdurrahman menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini, pengawasan ketat terhadap APBD sangat diperlukan agar penggunaan dana daerah tepat sasaran.
“Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kita ingin keterbukaan anggaran berjalan maksimal,” ujar Haris di hadapan para konstituen.
Lebih lanjut, politisi yang bertugas di Komisi E DPRD Sulsel—bidang yang membidangi kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial—ini menggarisbawahi pentingnya kelancaran program-program pembangunan yang sedang berjalan di wilayah Panakkukang. Ia berkomitmen untuk terus mengawal setiap program agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh warga.
Melalui forum temu konstituen ini, diharapkan komunikasi antara wakil rakyat dan konstituen dapat terus terjalin erat, sekaligus menjadi sarana evaluasi kritis terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2026 di Kota Makassar.