MAKASSAR. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan dan perlindungan tenaga kerja lokal. Langkah ini diwujudkan melalui agenda Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Angkatan Delapan yang digelar di Hotel Grand Asia, Jalan Boulevard, Panakkukang, Makassar, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan strategic yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai lapisan masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman publik terkait regulasi, hak ketenagakerjaan, serta peran aktif pemerintah dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif di Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Anggota DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq, S.Kom., M.M., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pihak legislatif, eksekutif, dan masyarakat demi memastikan kebijakan daerah berjalan tepat sasaran.
“Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bukan sekadar fungsi kontrol, melainkan momentum untuk mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Ketenagakerjaan adalah pondasi utama perekonomian Kota Makassar, sehingga regulasi yang ada harus benar-benar berpihak pada kesejahteraan pekerja dan pembukaan lapangan kerja,” ujar Anwar Faruq yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dan Ketua DPW PKS Sulsel ini.
Menghadirkan Pemateri Kompeten di Bidang Ketenagakerjaan
Acara yang dipandu secara interaktif oleh Abd. Azis ini menghadirkan dua narasumber utama untuk membedah isu-isu krusial ketenagakerjaan di tingkat daerah:
-
Drs. Zainal Ibrahim, M.Si. (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar) — Memaparkan arah kebijakan pemkot, program pelatihan keterampilan, serta strategi penyerapan tenaga kerja lokal di tengah tantangan ekonomi global.
-
Safir Gora, S.T. (Pemerhati Masalah Ketenagakerjaan) — Mengulas dinamika hubungan industrial, perlindungan hukum bagi pekerja, serta pentingnya peningkatan kompetensi SDM agar mampu bersaing di pasar kerja modern.
Sesi diskusi berlangsung dinamis. Para peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan berbagai pandangan dan pertanyaan seputar peluang kerja, sertifikasi keahlian, hingga kepastian perlindungan tenaga kerja di Kota Makassar.
Rangkaian acara ditutup secara resmi dengan sesi foto bersama antara anggota DPRD, narasumber, dan seluruh peserta sebagai simbol komitmen sinergi membangun keterbukaan informasi publik dan kesejahteraan tenaga kerja di Makassar.