MAKASSAR – Kiprah aktif dalam menyampaikan pandangan dan mengawal berbagai persoalan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengantarkan Legislator Fraksi PKS, Yeni Rahman, meraih penghargaan dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel.
Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian kegiatan evaluasi dan refleksi kinerja anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yeni Rahman menerima penghargaan pada kategori Anggota DPRD Aktif dan Kritis, bersama Andi Patarai Amir.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulsel, drg. Marji Rumpak, M.Kes, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap karakter, aktivitas, dan kontribusi anggota DPRD selama menjalankan tugas kedewanan.
Penilaian dilakukan melalui sejumlah kategori yang menggambarkan kiprah anggota dewan, mulai dari tingkat kehadiran dalam rapat, aktivitas dalam menjalankan tugas, sikap kritis dalam menyampaikan pendapat, hingga respons terhadap berbagai dinamika yang terjadi di lingkungan DPRD Sulsel.
“Untuk kategori anggota dewan yang aktif dan kritis, penghargaan diberikan kepada Bu Yeni Rahman dan Pak Andi Patarai Amir. Sikap kritis keduanya menjadi bagian dari dinamika pembahasan berbagai persoalan dan kebijakan di DPRD Sulsel,” ujar Marji Rumpak.
Yeni Rahman dikenal aktif menjalankan perannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Selain sebagai legislator Fraksi PKS, ia juga bertugas sebagai Anggota Komisi E DPRD Sulsel serta Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Dalam menjalankan tugasnya, sikap kritis menjadi bagian penting dari fungsi seorang anggota legislatif. Kritik dan pandangan yang disampaikan dalam ruang-ruang kedewanan diharapkan dapat memperkaya pembahasan, memperkuat pengawasan, serta memastikan kebijakan yang dihasilkan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Penghargaan dari Badan Kehormatan DPRD Sulsel tersebut menjadi catatan tersendiri atas kiprah Yeni Rahman dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.
Bagi DPRD, dinamika, perbedaan pandangan, serta sikap kritis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi dan pembentukan kebijakan. Yang terpenting, seluruh proses tersebut tetap berjalan dalam koridor etika kelembagaan dan diarahkan untuk menghadirkan kebijakan terbaik bagi masyarakat Sulawesi Selatan.