Akmal: Penyuluh Perikanan Perlu Diperhatikan Pemerintah

0
1872

Jakarta, (17/01) – Anggota komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin mencermati kondisi penyuluh perikanan kini mengalami saat-saat yang berat akibat terdampak regulasi yang tidak sinkron antara aturan daerah dan pusat. Hal ini berawal pada lahirnya undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Semangat awal lahirnya UU No 23 tahun 2014 ini adalah membuka kesempatan untuk memperkokoh keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian daerah. Namun jalannya sinkronisasi aturan yang ada baik pusat dan daerah sangat lambat sehingga membuat para penyuluh perikanan banyak yang terombang-ambing nasibnya bahkan termasuk asn nya”, jelas Akmal.

Politisi FPKS DPR ini banyak mendapat keluhan dari penyuluh perikanan baik tenaga kontrak maupun ASN di berbagai daerah, mereka kini banyak di kantor daripada di lapangan. Kondisi ini sangat disayangkan karena produktivitas mereka menjadi terhambat akibat ketidakjelasan status lembaga yang bertanggung jawab apakah pusat atau daerah.

Pembentukan kelembagaan nasional di daerah menunjukkan bahwa urusan penyuluhan ini berada pada kewenangan pusat dimana wilayah kerjanya secara nasional. Target UU 23/2014 untuk memperkuat keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian sekaligus agar dapat sejalan dengan UU No 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, agak meleset.

UU 23 tahun 2014 masih perlu banyak kelengkapan. Sebanyak 54 pasal yang mengamanatkan pembentukan PP dan kelembagaan penyuluhan terdapat 3 pasal penting yang saling sinergi, yakni Pasal 15 tentang perubahan terhadap  pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, Pasal 18 tentang Standar Pelayanan Maksimal, dan Pasal 21 berisi pelaksanaan pemisahan urusan pemerintahan.

Anggota DPR RI daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II ini meminta kepada pemerintah, yang menjadi mitra kerjanya yakni kementerian pertanian, kementerian kelauatan perikanan dan kementerian lingkungan hidup kehutanan agar segera dapat mengatasi persoalan ini. Koordinasi dengan pemerintah daerah yang terlihat renggang pada urusan penyuluh ini harus segera diperbaiki karena yang paling dirugikan adalah para penyuluh di daerah.

“Penyuluh ini di setiap lembaga banyak sekali masalahnya terkait nasib mereka. Ternyata keadaan buruk ada pada  penyuluh perikanan dari mulai tenaga lepas hingga yang berstatus ASN”, ungkap Akmal.

Facebook Comments

NO COMMENTS

Leave a Reply