Jakarta, (15/06) – Impor ikan yang terjadi akhir-akhir ini dengan berbagai alasan dianggap oleh anggota komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin sebagai tindakan yang salah kaprah.

Dengan kebijakan importasi ikan yang semakin besar, telah berakibat menumbuhkan luka yang sangat dalam bagi nelayan kecil yang menaruh harapan begitu besar terhadap perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah.

“Kebijakan importasi ikan ini salah kaprah. Janggal di mana-mana. Sektor perikanan yang seharusnya sebagai penyangga kebutuhan pangan pertanian, malah ikut latah untuk ikut-ikutan impor,” ketus Akmal.

Politisi FPKS DPR ini menguraikan, bahwa kejanggalan kebijakan importasi ikan ini tampak pada rujukan pada data KKP (2014), bahwa total produksi perikanan tangkap di laut menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2009, tangkapan ikan hanya 4.812.235 ton. Sedangkan tahun 2014 melonjak menjadi 5.779.990 ton.
Pemerintah membuat dalih bahwa selama ini hasil tangkapan nelayan tidak memenuhi syarat industri. Padahal, kata Akmal, jenis ikan makarel, tuna, tongkol dan cakalang sangat baik ditangkap nelayan dengan kualitas tinggi terutama hasil tangkapan nelayan di Indonesia Timur.

Legislator dapil Sulawesi Selatan II ini menjelaskan, bahwa produksi ikan nelayan Indonesia sangat tinggi. Namun hasil tangkapan ikan yang cukup tinggi ini berada di wilayah Timur Indonesia seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sedangkan kebutuhan yang cukup besar berada pada kota-kota besar di pulau Jawa. Selain keterbatasan sarana dan prasarana logistik untuk produk segar, pemerintah terlalu malas untuk mengangkut ikan yang baik dari wilayah Timur ke pulau Jawa.

“Bukti yang sangat nyata dapat kita peroleh dari data KKP sendiri pada besarnya tangkapan ikan tuna. Pada tahun 2009, hasil tangkapan tuna secara nasional sebesar 163.965 ton. Sedangkan tahun 2014 meningkat menjadi 310.560 ton. Sedangkan tahun 2015, tuna kita bersaing ketat dengan Australia dan lebih tinggi dari tangkapan negara China”, jelas Akmal.

Akmal ingin menunjukkan kepada pemerintah, mengapa regulasi perikanan ini masih buruk sehingga kebijakan impor tetap dilakukan. Setidaknya ada tiga hal krusial yang perlu menjadi perhatian antara lain, pertama pemerintah belum fokus pada alur distribusi produk perikanan, di mana masih terjadi gap antara daerah produksi dan pasar. Kedua masih saja terjadi lambannya perizinan pengoprasian kapal. Ketiga sistem logistik produk perikanan tangkap yang masih primitif sehingga sulit menstabilkan supply ikan pada industri pengolahan.

“Pemerintah harus memaksimalkan konsep SLIN (Sistem Logistik Ikan Nasional) yang telah diluncurkan tahun 2014 lalu. Jika ikan makarel yang di impor itu masih wajar. Namun untuk tongkol, cakalang dan baby tuna jika masih diimpor juga menjadi suatu yang lucu dan tidak masuk akal”, pungkas Andi Akmal Pasluddin.

Facebook Comments

NO COMMENTS

Leave a Reply