Makassar, sulsel.pks.id- Dalam Rapat Evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 antara DPRD Sulawesi Selatan dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Dtphbun) Sulsel, Bapak Mallarangan Tutu menekankan pentingnya pembangunan irigasi tersier, khususnya di daerah lahan tadah hujan seperti di Kabupaten Gowa dan Takalar. Menurutnya, potensi pertanian di wilayah ini cukup besar, namun masih terkendala keterbatasan akses udara, sehingga sebagian besar petani hanya bisa menanam padi sekali dalam setahun .

“Takalar ini satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki dua bendungan besar, yakni Bendungan Bissua dan Bendungan Pamukkulu. Seharusnya petani kita sudah bisa menikmati manfaatnya secara maksimal,” ujar Mallarangan dalam rapat yang digelar di Komisi B DPRD Sulawesi-Selatan, Jumat (31/01/2025).

Ia menyoroti bahwa pembangunan irigasi tersier akan menjadi solusi konkret bagi petani di wilayah tersebut agar mereka dapat meningkatkan intensitas tanam dari sekali menjadi dua atau bahkan tiga kali dalam setahun . Dengan demikian, produktivitas pertanian bisa meningkat signifikan, mendukung ketahanan pangan, serta memperbaiki kesejahteraan petani.

Dalam kesempatan itu, Ketua Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya pemerataan bantuan pertanian , termasuk alat dan mesin pertanian (Alsintan), serta pendampingan teknis bagi petani. Ia meminta Distphbun Sulsel untuk melakukan evaluasi efektivitas bantuan , apakah benar-benar meningkatkan produktivitas atau hanya menjadi formalitas serapan anggaran.

“Saya ingin tahu, apakah ada data konkret mengenai peningkatan hasil pertanian pasca pemberian bantuan? Jika belum, ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Dalam rencana kerja tahun 2025, Distphbun Sulsel menargetkan produksi benih mandiri padi sebanyak 1,25 juta kg , serta pembangunan berbagai infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani dan sumur bor . Namun, Mallarangan menekankan bahwa pembangunan irigasi tersier harus menjadi prioritas utama , terutama di daerah yang lahannya tadah hujan.

“Pembangunan infrastruktur ini harus benar-benar memberi dampak nyata bagi petani, bukan sekadar proyek administratif. Jangan sampai kita punya bendungan besar, tapi petani masih kesulitan air,” tutupnya.

Sebagai penutup, Mallarangan berharap agar pemerintah provinsi dan dinas terkait dapat menjadikan pembangunan irigasi tersier sebagai program prioritas tahun 2025 . Menurutnya, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, program pertanian yang dijalankan tidak akan memberikan hasil yang optimal.

“Jika kita ingin petani sejahtera dan Sulsel tetap menjadi lumbung pangan, maka irigasi tersier harus kita dorong bersama. Ini bukan hanya kepentingan petani, tapi kepentingan kita semua,” tegasnya.

Rapat evaluasi ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi B DPRD Sulsel, pejabat serta jajaran Distphbun Sulsel, diharapkan hasil rapat ini dapat menjadi dasar strategi kebijakan untuk memperkuat sektor pertanian Sulawesi Selatan di tahun mendatang. (Amp/Reli)