Makassar, sulsel.pks.id – Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) semakin meluas di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Takalar, mengancam ribuan sapi dan membuat peternak mengalami kerugian besar. Bapak Mallarangan, Ketua Fraksi PKS dalam rapat evaluasi yang digelar di Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tampil sebagai garda terdepan yang mendorong pemerintah, khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi wabah ini sebelum situasi semakin memburuk, (31/01).

Laporan dan aspirasi yang ia terima langsung dari peternak di Takalar menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah di kabupaten ini telah terdampak, dan jika tidak segera dikendalikan, wabah ini berpotensi menyebar terus ke wilayah lain. Sapi yang terjangkit mengalami pincang, luka di mulut, dan kehilangan nafsu makan, yang membuat harga jual anjlok dan angka kematian ternak meningkat.

Dalam rapat tersebut, Mallarangan mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempercepat vaksinasi, memperketat pengawasan lalu lintas ternak, serta lebih aktif turun ke lapangan guna memastikan penanganan wabah berjalan efektif.

“Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak bisa hanya menunggu laporan dari bawah. Mereka harus proaktif turun ke lapangan, memastikan vaksinasi berjalan cepat, dan memperketat pengawasan agar wabah ini tidak semakin meluas,” tegasnya.

Sebagai alumni Peternakan IPB, Mallarangan tidak hanya menyoroti lambannya respons pemerintah tetapi juga menawarkan solusi konkret untuk pengendalian PMK. Ia mengusulkan pembentukan zona karantina bagi ternak yang masuk ke wilayah Sulsel/Takalar, penerapan biosekuriti yang lebih ketat di peternakan, serta digitalisasi pemantauan wabah agar respons lebih cepat dan akurat. Selain itu, ia mendorong penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk solusi jangka panjang.

“Kita tidak bisa hanya bersikap reaktif setiap kali wabah terjadi. Perlu strategi sistematis, dari penguatan pengawasan hingga inovasi teknologi, agar peternakan kita di Sulsel ini lebih tangguh menghadapi ancaman seperti ini,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Mallarangan juga menekankan pentingnya penambahan tenaga penyuluh peternakan sebagai bagian dari upaya pengendalian wabah ternak. Berbeda dengan sektor pertanian yang memiliki Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di setiap desa dan kelurahan, sektor peternakan saat ini tidak memiliki tenaga penyuluh khusus dan hanya mengandalkan PPL pertanian yang tidak memiliki fokus pada kesehatan ternak.

“Bagaimana kita bisa mengatasi wabah ini kalau di lapangan saja tidak ada tenaga khusus yang menangani peternakan? Dinas Peternakan harus segera mengusulkan dan mengalokasikan tenaga penyuluh peternakan yang memadai agar ada pengawasan yang lebih efektif,” desaknya.

Selain itu, Mallarangan juga mendorong peningkatan kapasitas laboratorium pengujian kesehatan hewan di Sulawesi Selatan agar deteksi dini dan respons cepat terhadap wabah seperti PMK dapat dilakukan dengan lebih baik.

“Dinas Peternakan harus lebih agresif dalam meningkatkan kapasitas laboratorium dan mempercepat pengujian sampel PMK. Tanpa langkah ini, kita hanya akan selalu berada dalam posisi reaktif setiap kali wabah terjadi,” katanya.

Anggota Dewan dari Dapil 3 Gowa dan Takalar ini Mallberkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini hingga ada langkah nyata dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel. Ia menegaskan bahwa peternak di Sulsel khususnya di Gowa dan Takalar tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri menghadapi wabah ini.

“Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan memastikan bahwa Dinas Peternakan tidak hanya bekerja di atas kertas, tetapi benar-benar turun ke lapangan untuk melindungi peternak kita,” pungkasnya.