MAKASSAR — Suasana malam di Kota Makassar yang biasanya dipenuhi gemerlap lampu hiburan, tiba-tiba berubah menjadi sorotan. Komisi A dan Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu malam (11/6/2025), menyasar sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) yang tetap beroperasi meski sebelumnya telah ditutup oleh Pemerintah Provinsi Sulsel.
Sidak ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perizinan oleh beberapa THM. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan Perda Sulsel No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
Beberapa lokasi yang disambangi tim gabungan antara lain Eliet, Helens, Venn (kawasan Metro Tanjung Bunga), Zona, dan Ibiza. Hasilnya, dua tempat hiburan, Zona dan Ibiza , diketahui tidak memiliki izin operasional lengkap dan langsung dilakukan pada waktu tertentu oleh Satpol PP Provinsi Sulsel.
Salah satu anggota DPRD Sulsel yang ikut turun langsung dalam sidak adalah Legislator Fraksi PKS, Hj. Nur Hasbiah Main, S.Sos., MAP Dalam keterangannya, ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas yang diambil Pemprov Sulsel.
“Kami ikut hadir langsung dalam sidak ini. Saya mengapresiasi semua pihak yang responsif terhadap laporan, khususnya masyarakat Pemprov Sulsel yang berani bertindak tegas. THM yang belum melengkapi izin namun tetap beroperasi adalah bentuk pelanggaran serius terhadap aturan,” tegas Hj. Hasbiah.
Ia menambahkan, penegakan hukum seperti ini penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak kalah oleh tekanan kepentingan bisnis.
“Kami dari Fraksi PKS mendukung langkah ini sebagai wujud nyata pemerintah hadir untuk menjaga dan melindungi masyarakat. Ini bukan sekedar soal izin, tapi soal komitmen pada aturan dan nilai-nilai moral,” tambahnya.
Menangapi hal tersebut, pihak manajemen Zona melalui perwakilannya, Adit, mengakui adanya kendala dalam proses perizinan yang terjadi sejak sistem migrasi ke OSS. Meski demikian, mereka berkomitmen untuk segera melengkapi seluruh dokumen dan berharap ada pendampingan dari pemerintah.
Fraksi PKS Sulsel memperbaiki agar penegakan hukum seperti ini menjadi rutinitas, bukan respon saat. Demi kota yang lebih tertib dan aman, setiap pelanggaran harus dilakukan tanpa pandang bulu.
📌 Pantau terus kanal resmi Fraksi PKS DPRD Sulsel untuk informasi dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.