MAKASSAR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kembali menyuarakan kekecewaan mendalam atas batalnya rapat evaluasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang semestinya dilaksanakan bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel pada Selasa (17/6/2025).

Anggota Komisi E DPRD Sulsel dari Fraksi PKS, Hj. Haslinda, S.Sos., M.Si., menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan Sulsel dalam rapat penting tersebut. “Ini sudah yang keempat kalinya rapat evaluasi SPMB batal. Rakyat—khususnya orang tua dan siswa—butuh kepastian, bukan alasan,” tegasnya.

Berdasarkan catatan, rapat dijadwalkan sejak 23 Mei, kemudian 26 Mei, 10 Juni, dan terakhir 17 Juni, namun tidak kunjung terealisasi dengan kehadiran penuh dari pihak Disdik Sulsel. Pada pertemuan sebelumnya pun, Dinas hanya mengutus perwakilan teknis, tanpa Kepala Dinas yang bisa memberi keputusan strategis.

Haslinda menilai, absennya Kepala Dinas Pendidikan mencerminkan kurangnya keseriusan dalam menanggapi keresahan masyarakat. “Undangan resmi sudah disampaikan jauh hari. Kalau agenda prioritas seperti ini tidak bisa dihadiri langsung, artinya tidak ada itikad kuat untuk menyelesaikan persoalan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa persoalan SPMB adalah masalah klasik yang berulang tiap tahun. Di daerah pemilihannya, keluhan tentang anak-anak yang tidak tertampung di SMA negeri terus berdatangan. Di Kota Makassar misalnya, kecamatan padat seperti Panakkukang hanya memiliki satu SMA negeri, membuat siswa harus mencari sekolah ke luar wilayah.

“Kalau sekolah unggulan penuh, mereka lari ke kecamatan tetangga seperti Manggala. Tapi saat Manggala juga penuh, ke mana lagi mereka harus sekolah?” tanya Haslinda dengan nada prihatin.

Haslinda mendesak Pemerintah Provinsi Sulsel untuk melakukan langkah konkret dan strategis. Menurutnya, solusi jangka panjang adalah pemerataan pembangunan sekolah, dengan minimal satu SMA negeri di setiap kecamatan.

“Kalau tidak dibangun sekarang, tahun depan kita akan temui masalah yang sama lagi. Pemerintah jangan hanya andalkan sistem seleksi digital, tapi lalai menyiapkan daya tampungnya,” tutupnya.

Fraksi PKS terus konsisten menyuarakan kepentingan rakyat. Kami hadir, mendengar, dan memperjuangkan solusi nyata untuk pendidikan Sulawesi Selatan yang lebih adil dan merata.