Makassar, 22 September 2025 — Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti Rapat Pimpinan sebagai tindak lanjut atas Surat Gubernur Sulsel Nomor 900.1.1/13102/BKAD tertanggal 6 September 2025, mengenai penyampaian buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang digelar di Gedung DPRD Sulsel ini menjadi bagian penting dari proses konsultasi awal sebelum pembahasan lebih lanjut bersama komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Fraksi PKS menilai forum ini strategis untuk memastikan arah kebijakan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui rapat pimpinan ini, langkah-langkah strategis dalam menelaah dokumen rancangan APBD 2026 mulai dipetakan sejak dini. Dengan begitu, pembahasan mendalam nantinya dapat berlangsung terarah dan efisien, sehingga fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD benar-benar dijalankan secara optimal.
Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agar APBD 2026 benar-benar berpihak kepada rakyat. Sebab, APBD adalah instrumen utama pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik.
Dengan pengawalan ketat sejak tahap awal, Fraksi PKS berharap APBD 2026 mampu menghadirkan pembangunan yang lebih adil, merata, dan memberikan kesejahteraan nyata bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan.