Skip to content

Rezeki Nur Pimpin Pengawasan Pendidikan 2026 di Makassar, Tekankan Upaya Tekan Angka Putus Sekolah di MAMARITA

Foto Bersama seluruh pemateri setelah kegiatan. (Karda/sulsel.pks.id)

MAKASSAR. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah di Kota Makassar terus diperkuat melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 (Angkatan Pertama) yang digelar pada Senin (30/03/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Makassar Premier (Condotel) ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, di antaranya Anggota DPRD Kota Makassar Rezeki Nur S.Kep., Ns., MM.Kes., M.Kep, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman S.STP., M.Si, serta pemerhati pendidikan Deddy Alamsyah, S.Sos., SH.

Acara ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pemerhati pendidikan, hingga masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap isu pendidikan di Kota Makassar.

Dalam forum tersebut, para pemateri menekankan pentingnya pengawasan terhadap program pendidikan agar berjalan tepat sasaran, khususnya dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Fokus utama pengawasan diarahkan pada upaya menuntaskan angka putus sekolah yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.

Anggota DPRD Makassar, Rezeki Nur, menegaskan bahwa pengawasan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap program pendidikan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

“Pengawasan ini penting agar program pendidikan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata, terutama bagi anak-anak yang berisiko putus sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Soleman, menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi persoalan pendidikan, khususnya di wilayah MAMARITA yang menjadi salah satu fokus pengawasan.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya menghadirkan akses pendidikan yang lebih mudah dan merata, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi terbuka bagi peserta untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait berbagai kendala di lapangan, termasuk faktor ekonomi, akses pendidikan, hingga kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Melalui pengawasan pendidikan di wilayah MAMARITA, diharapkan angka anak putus sekolah dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, masyarakat, khususnya dari kalangan kurang mampu, diharapkan semakin mudah mendapatkan akses pendidikan yang baik dan berkualitas.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di tahun anggaran 2026.