Sulsel.pks.id-MAKASSAR. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Haris Abdurrahman, menggelar kegiatan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11, Tamalanrea, Kota Makassar, pada Senin siang (2/11/2026).
Kegiatan fungsi pengawasan tersebut disambut langsung oleh Sekretaris BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Devy Khaddafi, S.E., M.I.Kom., beserta jajaran pejabat struktural dan staf BPBD Sulsel yang hadir.
Sebagai wakil rakyat yang bertugas di Komisi E—yang membidangi kesejahteraan rakyat, termasuk penanggulangan bencana—Haris Abdurrahman menegaskan pentingnya akuntabilitas dan efisiensi alokasi APBD dalam mendukung kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam di wilayah Sulawesi Selatan.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja BPBD Sulsel tersebut diwarnai dengan diskusi yang berlangsung hangat, konstruktif, namun tetap serius membahas evaluasi penyerapan anggaran serta strategi penguatan respons cepat bencana di daerah.
“Pengawasan APBD ini merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional DPRD untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar teralokasi dengan tepat sasaran, terutama pada sektor penting seperti penanggulangan bencana yang menyangkut keselamatan masyarakat,” ujar Haris di sela-sela kegiatan.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Sulsel, Devy Khaddafi, memaparkan sejumlah program kerja utama yang tengah berjalan, sekaligus menyampaikan laporan pemanfaatan anggaran operasional dan logistik kebencanaan yang dikelola oleh BPBD.
“Walau anggaran kami sangat minim, kami terus berupaya agar program-program kerja utama tidak berhenti, terutama di daerah-daerah rawan bencana” ujar Pak Sekban.
Anggaran minin ini juga menjadi perhatian serius dari Haris Abdurrahan dan berjanji akan segera berkomunikasi dengan Fraksi PKS dan Pimpinan Komisi E dan tentunya ke Gubernur Sulawesi Selatan.
Usai melangsungkan sesi diskusi dan evaluasi, Haris Abdurrahman mendatangi langsung area pergudangan untuk mengecek secara detail ketersediaan serta kelayakan stok logistik bantuan darurat milik BPBD Sulsel. Langkah ini dilakukan guna memastikan kesiapan logistik dalam mengantisipasi situasi darurat atau potensi bencana mendatang.
Rangkaian kegiatan kunjungan lapangan dan pengawasan APBD tersebut ditutup dengan sesi foto bersama antara Anggota Komisi E DPRD Sulsel dan seluruh jajaran BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca juga : Tinjau Pembangunan Ruang