LUWU TIMUR. Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Firman Udding, mengeluarkan instruksi tegas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Panen dan Pengawasan Stabilitas Harga yang digelar di Aula Sasana Praja, Selasa (14/04/2026). Ia menekankan agar tidak ada pihak yang bermain dengan harga gabah yang dapat mencekik para petani di Bumi Batara Guru.
Kegiatan strategis ini dilangsungkan di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur, Malili, pada Selasa (14/04/2026). Pertemuan ini menghadirkan berbagai pihak krusial, mulai dari unsur Forkopimda, Bulog, hingga Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).
Fokus Pengawasan Harga Gabah
Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, Firman Udding, yang hadir sebagai pemateri utama, memberikan penekanan keras terkait fluktuasi harga yang kerap terjadi saat musim panen tiba. Ia meminta agar fungsi pengawasan ditingkatkan guna meminimalisir celah bagi oknum yang ingin mempermainkan harga.
“Kami menekankan agar pengawasan di lapangan benar-benar diperkuat, terutama dalam menjaga kestabilan harga gabah. Jangan sampai petani dirugikan akibat permainan harga oleh pihak tertentu,” tegas Firman di hadapan peserta rapat.
Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan mitra Bulog adalah kunci utama. Menurutnya, panen raya seharusnya menjadi momentum bagi petani untuk menikmati hasil kerja keras mereka, bukan justru terjepit oleh harga yang rendah.
Sinergi Lintas Sektor
Rapat ini diikuti oleh peserta yang bersentuhan langsung dengan rantai produksi dan distribusi pangan, di antaranya:
-
Para Penyuluh Pertanian lapangan.
-
Perwakilan Kelompok Tani se-Luwu Timur.
-
Mitra Bulog.
-
Jajaran Dinas Pertanian serta Dinas Koperindag Luwu Timur.
Melalui koordinasi intensif ini, Pemda Luwu Timur berharap rantai distribusi gabah dari petani menuju pasar tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan pengawasan harga gabah semakin optimal dan kesejahteraan petani di Kabupaten Luwu Timur dapat terus meningkat,” tutup Firman Udding.
Dengan adanya komitmen dari DPRD dan eksekutif, Rakor ini diharapkan mampu melahirkan solusi konkret dalam menjaga kedaulatan pangan sekaligus memastikan nilai tukar petani (NTP) di Bumi Batara Guru tetap stabil.