Makassar — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat fraksi dalam rangka konsolidasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/4/2026), di ruang rapat Fraksi PKS DPRD Sulsel.
Rapat tersebut difokuskan pada penyelarasan hasil pembahasan di masing-masing komisi, sekaligus persiapan pembentukan panitia kerja (Panja) guna menyusun rekomendasi resmi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Sulsel.
Anggota Fraksi PKS DPRD Sulsel hadir dalam forum tersebut, menunjukkan konsistensi dan keseriusan fraksi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Mallarangan Tutu, menegaskan bahwa rapat fraksi menjadi ruang penting untuk memastikan setiap catatan dan temuan di tingkat komisi dapat terintegrasi secara utuh dalam rekomendasi DPRD.
“Rapat ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari proses memastikan bahwa seluruh hasil pembahasan di komisi benar-benar terhimpun secara sistematis dan menjadi rekomendasi yang kuat, terukur, dan bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, rekomendasi yang disusun harus berbasis pada kondisi riil di lapangan, bukan hanya pada laporan administratif semata.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rekomendasi yang lahir dari DPRD tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi mampu mendorong perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Rapat fraksi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat peran legislatif dalam mengawal efektivitas program dan penggunaan anggaran daerah, khususnya yang telah menjadi sorotan dalam pembahasan LKPJ di masing-masing komisi.
Dengan keterlibatan aktif seluruh anggota, fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus hadir secara konsisten dalam setiap agenda kedewanan, serta memastikan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan berjalan secara optimal dan bertanggung jawab.