MAKASSAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang baru saja dilantik, Haris Abdurrahman, langsung bergerak cepat menjalankan fungsi pengawasannya. Sebagai tugas perdana setelah resmi menjabat, legislator Sulsel ini melakukan kunjungan lapangan dalam rangka Kegiatan Pengawasan APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (23/04/2026).
Titik fokus kunjungan pertamanya adalah Puskesmas Tamamaung yang berlokasi di Jl. Abdullah Dg Sirua, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Langkah ini diambil guna memastikan serapan anggaran daerah tepat sasaran, khususnya di sektor pelayanan kesehatan primer.
Menyerap Aspirasi Nakes dan Masyarakat
Dalam kunjungannya, Haris Abdurrahman tidak hanya meninjau fasilitas fisik, tetapi juga berdialog langsung dengan para tenaga kesehatan (nakes) dan masyarakat yang sedang berobat. Ia menegaskan bahwa pengawasan APBD bukan sekadar soal angka, melainkan soal dampak nyata bagi publik.
“Ini adalah amanah pertama saya setelah dilantik. Saya ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD 2026 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama di sektor kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar,” ujar Haris di sela-sela kunjungannya.
Beberapa poin utama yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut antara lain:
-
Ketersediaan Obat-obatan: Memastikan stok obat tetap stabil untuk melayani pasien.
-
Kesejahteraan Tenaga Medis: Mendengarkan kendala teknis dan administratif yang dihadapi nakes.
-
Kualitas Layanan Publik: Memantau antrean dan prosedur pelayanan agar lebih efisien bagi warga Panakkukang.
Komitmen Kawal Anggaran Sulsel
Kunjungan ke Puskesmas Tamamaung ini menjadi sinyal kuat bahwa Haris Abdurrahman akan mengedepankan gaya kepemimpinan yang turun langsung ke lapangan (blusukan). Menurutnya, data di atas kertas harus sinkron dengan fakta di lapangan.
Warga yang hadir di lokasi menyambut baik kehadiran wakil rakyat tersebut. Mereka berharap pengawasan ketat seperti ini dapat meningkatkan standar fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan.
Sebagai anggota DPRD Sulsel yang baru, Haris berkomitmen untuk terus mengawal jalannya APBD 2026 di berbagai sektor lainnya guna memastikan pembangunan di Sulawesi Selatan berjalan transparan dan akuntabel.