Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan agenda penjelasan pengusul terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah digelar di Ruang Rapat Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Makassar, Kamis (30/4/2026).
Dalam forum tersebut, Fraksi PKS yang diwakili oleh Sekretaris Fraksi, Nur Hasbiah Main, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait jalannya fungsi pemerintahan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat.
Nur Hasbiah menyoroti ketidakhadiran Gubernur Sulawesi Selatan dalam rapat paripurna sebelumnya yang membahas penyampaian hasil reses anggota DPRD. Menurutnya, kehadiran kepala daerah dalam forum resmi tersebut memiliki arti strategis sebagai bentuk penghargaan terhadap kerja-kerja legislasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
“Fraksi PKS menilai kehadiran gubernur dalam sidang paripurna, khususnya pada agenda penyampaian hasil reses, merupakan bagian penting dari sinergi antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya realisasi hasil reses yang telah dilaksanakan oleh anggota DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Reses adalah amanah undang-undang dan bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang telah memilih. Namun, hingga saat ini, masih banyak hasil reses yang belum terealisasi dan hal ini menjadi pertanyaan di tengah masyarakat,” jelasnya.
Fraksi PKS, lanjutnya, mendorong agar seluruh hasil reses anggota DPRD, khususnya dari Fraksi PKS yang berjumlah tujuh orang, dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan oleh pemerintah daerah dalam tahun anggaran 2026.
“Kami berharap seluruh aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui reses dapat diakomodasi dan direalisasikan secara nyata, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga dan pemerintah tetap terjaga,” tegasnya.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari rangkaian agenda pembahasan kebijakan daerah, sekaligus momentum untuk memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan.