Makassar — Memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi PKS, Yeni Rahman, menyampaikan seruan kuat agar pemerintah lebih serius menjamin keberlangsungan hidup para buruh, khususnya di Sulawesi Selatan.
Dalam pernyataannya, Yeni Rahman menegaskan bahwa peringatan Hari Buruh tidak boleh berhenti pada seremoni semata, tetapi harus menjadi momentum evaluasi terhadap kondisi riil yang dihadapi para pekerja, termasuk maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.
“Selamat Hari Buruh. Dengan semangat Hari Buruh, kita berharap pemerintah benar-benar memperhatikan jaminan keberlangsungan hidup para buruh. Kita tidak ingin lagi mendengar adanya pemutusan kerja secara sepihak. Harus ada langkah-langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut,” tegasnya.
Ia menilai bahwa persoalan ketenagakerjaan bukan hanya soal hubungan antara pekerja dan perusahaan, tetapi menyangkut langsung keberlangsungan hidup keluarga buruh. Dampak PHK, menurutnya, tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga oleh istri dan anak-anak yang bergantung pada penghasilan tersebut.
“Kita perih ketika seorang buruh harus dipaksa meninggalkan pekerjaannya karena keterbatasan perusahaan. Di balik itu, ada keluarga yang kehilangan sumber penghidupan. Akan ada rintihan pilu dari anak-anak mereka. Di sinilah negara harus hadir,” lanjut Yeni Rahman.
Ia mendorong pemerintah daerah maupun pusat untuk memperkuat regulasi perlindungan tenaga kerja, meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan, serta memastikan adanya skema perlindungan sosial yang memadai bagi buruh yang terdampak.
Selain itu, Yeni Rahman juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja dalam menciptakan iklim kerja yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan.
Peringatan Hari Buruh 2026 diharapkan menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan aspek keadilan sosial, dan bahwa kesejahteraan buruh adalah fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan daerah.