MAKASSAR. Anggota dprd Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Haris Abdurrahman, melaksanakan kegiatan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di SMKN 9 Makassar, Jumat (22/05/2026). Kunjungan kerja yang bertempat di kampus SMKN 9, Jl. Salodong, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ini mengungkap sejumlah persoalan krusial yang tengah dihadapi oleh sekolah kejuruan tersebut.
Kehadiran legislator Komisi E DPRD Sulsel ini disambut langsung oleh jajaran fungsionaris sekolah, di antaranya Wakasek Hubungan Industri dan Humas Suhardi, S.Pd., Wakasek Kesiswaan Drs. Abd. Rahman, serta Ketua Program Keahlian Teknik Elektronika Industri, Ikhwan, S.Pd. Turut hadir pula mendampingi, jajaran staf ahli dari Haris Abdurrahman.
Misteri Hilangnya Lahan 2 Hektar
Dalam pertemuan tersebut, Wakasek Hubungan Industri dan Humas SMKN 9 Makassar, Suhardi, S.Pd., membeberkan persoalan paling mendasar yang dialami sekolah, yakni kejelasan status aset tanah. Berdasarkan data awal, lahan sekolah ini sedianya seluas 3 hektar (Ha) yang bersumber dari tanah hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Namun, fakta mengejutkan terkuak saat proses serah terima dilakukan. Lahan yang terealisasi ternyata tersisa 1 hektar saja.
“Dua hektar lainnya diklaim sebagai milik Pemkot Makassar yang direncanakan untuk pembangunan Stadion Olahraga Untia. Akibat penyusutan lahan ini, area yang sedianya dialokasikan untuk pembangunan ruang kelas praktikum siswa kini tidak dapat digunakan,” ungkap Suhardi di hadapan rombongan DPRD Sulsel.
Lebih jauh, legalitas hukum lahan seolah masih menggantung lantaran sertifikat resmi atas nama SMKN 9 Makassar hingga saat ini belum juga diterbitkan.
Gedung Praktikum Mangkrak Akibat Bencana
Selain konflik agraria, infrastruktur penunjang belajar mengajar juga memprihatinkan. Wakasek Kesiswaan SMKN 9 Makassar, Drs. Abd. Rahman, mengungkapkan adanya bangunan laboratorium yang sudah dua tahun terakhir terbengkalai pasca dihantam bencana angin puting beliung.
“Meskipun sempat mendapatkan bantuan stimulan, namun anggaran tersebut tidak cukup untuk membiayai rehabilitasi total gedung. Padahal, ruangan tersebut merupakan ruang praktik komputer siswa yang keberadaannya sangat mendesak demi kelancaran kurikulum,” keluh Abd. Rahman.
Kondisi miris ini kian diperparah dengan tidak adanya akses transportasi umum (pete-pete) menuju area sekolah. Selama ini, mobilitas siswa hanya bergantung pada armada bus sekolah yang terbatas. Hambatan aksesibilitas ini berdampak langsung pada pemenuhan kuota siswa baru, di mana sekolah kerap kali kekurangan pendaftar saat masa penerimaan murid baru.
Potensi Maritim yang Terabaikan dan Minimnya CSR
Kondisi objektif ini dinilai sangat ironis mengingat SMKN 9 Makassar merupakan satu-satunya sekolah kejuruan di wilayah Kota Makassar yang memiliki fokus dan konsentrasi penuh pada sektor perikanan—sebuah sektor strategis bagi pembangunan Sulawesi Selatan.
Pihak sekolah juga menyoroti minimnya perhatian terhadap kesejahteraan siswa melalui program beasiswa. Mengingat letak geografis sekolah yang dikelilingi oleh Kawasan Industri Makassar (KIMA), manajemen SMKN 9 berharap regulasi terkait Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan sekitar dapat dioptimalkan untuk menyasar sektor pendidikan, khususnya pembiayaan beasiswa siswa kurang mampu.
Menutup penyampaian aspirasi, pihak sekolah memperlihatkan kondisi masjid sekolah yang hingga kini belum rampung. Tempat ibadah tersebut saat ini belum memiliki dinding, dan struktur lantainya masih berupa beton rabat kasar. Selama ini, kelanjutan pembangunan hanya bersumber dari donasi swadaya para guru SMKN 9. Sekolah berharap ada intervensi anggaran langsung dari pemerintah daerah.
Respons Legislator FPKS Sulsel
Merespons rentetan persoalan tersebut, Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Haris Abdurrahman, menegaskan bahwa seluruh temuan ini akan menjadi catatan prioritas dalam fungsi pengawasan DPRD, khususnya terkait realisasi APBD sektor pendidikan tahun 2026.
Pihaknya berkomitmen untuk segera melakukan koordinasi lintas sektor, baik dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Dinas Pemuda dan Olahraga, hingga koordinasi tingkat aset antara Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar demi mencari jalan keluar atas sengketa lahan dan perbaikan fasilitas di SMKN 9 Makassar.