MAKASSAR. Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Haris Abdurrahman, menggelar Reses dan Temu Konstituen Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026. Kegiatan titik keempat tersebut berlangsung hangat pada Sabtu pagi (25/7/2026) di Jalan Perumahan Puri Asri 8 Blok D RT 02/RW 10, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea.
Antusiasme warga terlihat dari hadirnya ratusan masyarakat yang memenuhi lokasi acara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kelurahan Tamalanrea Indah, Babangkamtibmas, Babinsa, serta jajaran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Ketua RT/RW se-Kelurahan Tamalanrea Indah.
Dalam sambutannya, Haris Abdurrahman menekankan bahwa agenda reses merupakan instrumen krusial dalam menyerap aspirasi riil masyarakat untuk diperjuangkan dalam kebijakan anggaran dan legislasi daerah.
“Reses ini bukan sekadar agenda formalitas, melainkan jembatan komunikasi langsung antara wakil rakyat dan warga. Setiap masukan dan saran yang disampaikan hari ini menjadi bahan evaluasi dan prioritas kerja kami di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Haris.
Soroti Pelayanan Rumah Sakit dan Infrastruktur Pendidikan
Dalam sesi dialog interaktif, sejumlah perwakilan warga menyampaikan berbagai persoalan strategis. Ketua RT 02 menyuarakan harapan agar prosedur pelayanan medis di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dipermudah dan ditingkatkan efisiensinya demi kenyamanan masyarakat.
Selain sektor kesehatan, perhatian warga juga tertuju pada fasilitas pendidikan. Beberapa peserta reses mendesak agar pemerintah daerah segera mencarikan solusi atas kerusakan infrastruktur di sejumlah sekolah. Pembenahan gedung dan sarana belajar dinilai sangat mendesak demi menjamin keamanan serta kenyamanan para siswa selama proses belajar-mengajar.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Haris Abdurrahman memberikan respons positif dan berkomitmen penuh untuk mengawal isu-isu kesehatan serta pendidikan yang menjadi ranah kerja Komisi E DPRD Sulsel.
“Persoalan kemudahan akses kesehatan di rumah sakit daerah dan kelayakan sarana pendidikan adalah hak mendasar masyarakat. Semua masukan ini kami catat dan akan kami tindak lanjuti secara intensif bersama dinas terkait,” tegas Legislator FPKS tersebut.
Rangkaian kegiatan Reses dan Temu Konstituen ini berjalan tertib, kondusif, dan penuh keakraban, sebelum ditutup dengan sesi foto bersama antara legislator, jajaran pemerintah setempat, serta masyarakat yang hadir.