MAKASSAR.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Komisi E, Haris Abdurrahman, kembali menggelar kegiatan Reses dan Temu Konstituen Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026. Kegiatan titik ketujuh ini berlangsung hangat di Bumi Poros Asrama Haji Sudiang, RT 02/RW 10, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Minggu (26/7/2026) sore.
Ratusan warga dari berbagai kalangan tampak antusias memadati lokasi acara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Pemerintah Kelurahan Bakung, Bhabinkamtibmas Kelurahan Bakung, serta jajaran Ketua RT dan RW se-Kelurahan Bakung dan Laikang.
Dalam sambutannya, legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menekankan bahwa masa reses merupakan instrumen krusial dalam fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD. Menurutnya, reses bukan sekadar agenda formalitas, melainkan jembatan langsung untuk mendengarkan denyut nadi dan kebutuhan riil masyarakat.
“Reses ini adalah momentum penting bagi kami di legislatif untuk turun langsung mendengarkan apa yang menjadi keluhan, usulan, dan harapan warga. Semua aspirasi yang masuk akan kami catat dan perjuangkan dalam forum pembahasan di DPRD,” ujar Haris di hadapan konstituennya.
Infrastruktur Tempat Ibadah dan Keakuratan Data Bansos Jadi Sorotan
Dalam sesi dialog, sejumlah aspirasi mendesak disampaikan oleh warga setempat. Tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama Kelurahan Bakung, H. Awal, menyoroti kondisi infrastruktur di sekitar Masjid Fastabiqul Khairat. Ia berharap adanya bantuan perbaikan dan penyelesaian penataan paving block yang saat ini baru terbangun sebagian.
“Lokasi di sekitar masjid ini sering digunakan untuk berbagai kegiatan warga. Kami sangat berharap Pak Haris bisa membantu agar penataan paving block dapat dirapikan sepenuhnya demi kenyamanan bersama,” ungkap H. Awal.
Selain masalah infrastruktur fisik, isu sosial menyangkut pendataan bantuan pemerintah turut menjadi perhatian utama. Salah seorang warga, seorang ibu rumah tangga, mengeluhkan penetapan status desil oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang dinilai kurang tepat sasaran di lapangan.
Ia meminta Haris Abdurrahman menyuarakan peninjauan ulang data tersebut ke pihak berwenang, mengingat banyak warga kurang mampu yang justru tereliminasi dari daftar penerima bantuan akibat ketidaksesuaian data desil tersebut.
Komitmen Kawal Aspirasi hingga Tingkat Provinsi
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Haris Abdurrahman menyambutnya dengan penuh antusias. Sebagai anggota Komisi E yang membidangi kesra, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, ia menegaskan siap mengawal isu-isu tersebut.
Terkait keluhan pendataan desil Kemensos, Haris berkomitmen untuk melakukan koordinasi dan evaluasi bersama Dinas Sosial setempat agar ada verifikasi faktual ulang yang lebih objektif. Sementara mengenai usulan pembenahan paving block fasilitas umum, pihaknya akan memasukkannya ke dalam pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan untuk diusulkan pada anggaran mendatang.
Seluruh rangkaian kegiatan penyerap aspirasi ini berjalan lancar, tertib, dan kondusif, kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara Haris Abdurrahman, tokoh masyarakat, dan warga yang hadir.