Sulsel.pks.id-MAKASSAR. Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Haris Abdurrahman, menggelar Kegiatan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pesantren Lorong Raudhah Indonesia, RT 07 RW 03, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi program serta penggunaan anggaran daerah berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di tingkat tapak.
Dalam arahannya di hadapan ratusan warga, Haris Abdurrahman menyampaikan laporan serta hasil kunjungan kerjanya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A-DALDUK KB) Provinsi Sulawesi Selatan.
Ia menekankan pentingnya peningkatan guncangan sosialisasi program serta perbaikan sarana dan prasarana di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar pelayanan publik berjalan optimal.
“Peningkatan sosialisasi kegiatan serta pembenahan sarana dan prasarana di tiap-tiap UPT sangat krusial. Hal ini mendesak dilakukan agar informasi mengenai program perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dapat diterima secara akurat oleh masyarakat, sehingga UPT mampu memberikan pelayanan yang maksimal,” ujar Haris.
Dihadiri Pemerintah Kelurahan dan Tokoh Masyarakat
Pelaksanaan kegiatan pengawasan APBD ini mendapat sambutan hangat dan antusiasme tinggi dari warga sekitar. Ratusan peserta memadati lokasi acara sejak pagi hari untuk menyampaikan aspirasi dan mendengarkan paparan program kerja DPRD.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pemerintah dan aparat setempat, di antaranya Kepala Kelurahan Paccerakkang, Sekretaris Kelurahan Paccerakkang, Bhabinkamtibmas, serta Babinsa Kelurahan Paccerakkang. Hadir pula para ketua RT/RW dan tokoh masyarakat setempat yang ikut aktif menyuarakan aspirasi warga.
Kehadiran jajaran tripika dan tokoh masyarakat ini memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan aparat keamanan dalam menjaga keterbukaan informasi serta pengawasan pembangunan di Wilayah Biringkanaya.
Kegiatan pengawasan APBD ini diakhiri dengan foto bersama antara legislator, jajaran pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan seluruh warga yang hadir.
Baca juga : Buka Latansa