Reses Fraksi PKS Sulsel : Krisis Air Harus Menjadi Perhatian Serius Pemprov

 

Makassar – Fraksi PKS menyampaikan Hasil Reses Masa Sidang II Tahun 2020/2021, pada rapat paripurna DPRD Sulawesi Selatan, Kamis, 25 Februari 2021.

Hasil reses seluruh anggota Fraksi PKS disampaikan langsung oleh Hj. Meity Rahmatia, S.Pd.,S.E. 

Adapun hasil reses, Meity menyebut bahwa sejumlah daerah mengalami krisis air bersih yang memerlukan perhatian dari pemerintah.

“Terjadi krisis air bersih di beberapa wilayah di Sulsel yang memerlukan penanganan dari Pemprov secara serius,” ungkap Meity. 

Selain itu, dari hasil memantau hasil reses dari anggota Fraksi PKS yang setiap reses masalah tentang kelangkaan pupuk dan kebutuhan dasar petani, seperti air dan alat pertanian selalu menjadi keluhan kelompok tani.

“Sehingga fraksi kami memandang perlu untuk menjadi perhatian Pemerintag Provinsi agar kasus seperti ini tidak terulang setiap musim tanam,” ujarnya.

Ada juga beberapa persoalan yang dikemukakan Meity pada rapat tersebut antara lain, adanya SKB 3 Menteri terkait pengalokasian dan penggunaan Dana Desa yang terbatas peruntukannya, maka Fraksi PKS mendorong Pemerintah Provinsi untuk segera mengeluarkan Pergub dari Perda No. 9 / 2019 tentang Fasilitasi Percepatan Pembangunan Pedesaan dan memastikan program bantuan pedesaan direalisasikan pada tahun anggaran 2021.

UMKM sebagai sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19, harus mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar agar terjadi percepatan pemulihan ekonomi di Sulawesi Selatan

Banyaknya jalan milik provinsi yang dalam keadaan rusak berat membutuhkan prioritas penanganan seperti di jalan poros Anrihua-Bulukumba sepanjang 7 km, jalan poros Maros-Bone, jalan poros Bajeng-Limbung dan jalan poros Gowa-Barombong-Metro.

Sementara dalam pembangunan sektor keagamaan baik secara kuantitas, penerima maupun besaran jumlah insentif, Fraksi PKS mendorong adanya peningkatan insentif untuk guru mengaji. 

“Berdasarkan data yang kami dapatkan dari 29.000 guru mengaji hanya 2.500 yang mendapatkan insentif di 2020 dan baru 10.000 orang di 2021,” paparnya. 

Melihat dampak banjir di Luwu Utara, yang masih menyisakan banyak agenda untuk pemulihan kehidupan ekonomi dan  sosial masyarakat yang terdampak, Fraksi PKS meminta kepada Pemerintah Provinsi agar melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten yang terdampak.

(AAP)