Silaturahmi dan Serap Aspirasi: Fraksi PKS DPRD Sulsel Terima Kunjungan Pengurus DPD PKS Pangkep

Makassar — 8/5/2025. Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran pengurus dan anggota DPD PKS Kabupaten Pangkep. Kunjungan ini disambut langsung oleh Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PKS, Hj. Nur Hasbiah Main, di ruang Fraksi PKS DPRD Sulsel.

Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, pertemuan ini menjadi momen penting untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat Pangkep yang selama ini diperjuangkan oleh struktur partai di tingkat daerah. Di antara aspirasi yang disampaikan adalah kebutuhan mendesak masyarakat terkait dukungan dan bantuan modal usaha untuk pelaku UMKM, serta perhatian lebih terhadap sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi lokal.

Perwakilan dari kalangan milenial turut menyuarakan keresahan generasi muda atas minimnya peluang lapangan kerja saat ini. Mereka berharap PKS dapat menjadi jembatan solusi melalui program-program pemberdayaan dan pengembangan keterampilan.

Isu ketersediaan dan distribusi pupuk subsidi yang belum merata juga menjadi sorotan penting dalam diskusi. Para pengurus DPD PKS Pangkep berharap agar persoalan ini bisa diperjuangkan lebih serius di tingkat provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Hj. Nur Hasbiah Main menyampaikan apresiasinya atas semangat dan loyalitas para kader serta pengurus PKS Pangkep, meski saat ini belum memiliki keterwakilan di DPRD kabupaten.

“Fraksi PKS DPRD Sulsel siap menjadi rumah aspirasi bagi seluruh struktur dan masyarakat. Kita akan terus membersamai perjuangan teman-teman DPD PKS Pangkep demi pelayanan publik yang lebih baik dan berpihak pada rakyat kecil,” ujar Hj. Nur Hasbiah.

Pertemuan ini juga menjadi penguat semangat kaderisasi dan konsolidasi internal partai, khususnya dalam upaya pemberdayaan kader di berbagai lini perjuangan.

Fraksi PKS DPRD Sulsel terus berkomitmen untuk mendengar, mendampingi, dan memperjuangkan suara rakyat, termasuk dari daerah-daerah yang belum memiliki keterwakilan langsung di parlemen.