Apresiasi Deklarasi Pemilu Damai, PKS Sulsel Minta KPU juga Harus Komitmen Pemilu Jujur dan Adil

Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel, Amri Arsyid sangat mengapresiasi Deklarasi Pemilu Damai 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel bersama Polda Sulsel dengan melibatkan seluruh partai Politik. Namun pihaknya juga menekankan agar tak hanya komitmen Pemilu Damai yang harus disuarakan KPU selaku penyelenggara, tapi juga harus mampu menciptakan Pemilu yang Jujur dan Adil (Jurdil).

PKS Tolak Proyek Pengadaan Laptop Rp. 17 Trilliun, Ini Alasannya

Jakarta (30/7) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmy Alaydroes menolak program Mendikbud-Ristek Nadiem Makariem terkait pengadaan laptop dan alat-alat TIK lainnya dengan anggaran Rp17,42 triliun hingga 2024. Pihaknya masih mempertanyakan efektifitas program ini dalam peningkatan dan pemerataan mutu sekolah. Fahmy pun memaklumi bahwa pandemi Covid-19 memaksa sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran … Selengkapnya

Ingatkan Pemerintah Soal Kerumunan, Aleg PKS: Pemerintah Harus Jadi Teladan Bagi Rakyat

fraksi.pks.id, Jakarta (27/02) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani mengingatkan, agar semua pihak tetap menjalankan protokol kesehatan dan tidak memicu kerumunan. Menurut Netty hal ini penting dilakukan karena Indonesia masih berada dalam zona bahaya COVID-19. “Saat ini jumlah kasus per Jum’at, 26 Februari 2021 sudah mencapai 1.322.866 kasus positif, dan … Selengkapnya

Mirisnya Dampak Sosial dan Keamanan, HNW: Presiden Harus Tarik Perpres Perizinan Investasi Miras

fraksi.pks.id, Jakarta (26/02) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, sangat prihatin dan mengkritisi keputusan Presiden Joko Widodo yang membuka keran investasi untuk industri minuman keras mengandung alkohol sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa dibukanya investasi untuk … Selengkapnya

Partainya Menolak Tegas RUU Cipta Kerja, Ini Kata Legislator PKS Sinjai

SINJAI, Suara Jelata—Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( Fraksi /FPKS) DPR RI secara tegas menolak penetapan Rancangan Undang undang Cipta kerja. Rabu, (7/10/2020). Sebelumnya, proses penetapan RUU Omnibus Law, juga mendapat penolakan dari kaum buruh. Undang-undang (UU) Cipta Kerja atau akrab dengan nama Omnibus Law, telah disahkan DPR-RI. Pengesahan ini memantik reaksi keras sejumlah elemen di … Selengkapnya